PROKAL.CO, TANJUNG REDEB — Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau menggelar Forum Group Discussion (FGD) II untuk penyusunan dokumen rencana kontingensi.
Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (4/9/2025) di Kantor BPBD Berau, Jalan H Isa I, Kecamatan Tanjung Redeb.
FGD ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan membangun sistem respons bencana yang lebih terstruktur dan adaptif.
Mewakili Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Widjil Rahadi, menjelaskan penyusunan rencana kontingensi dimulai dari proses identifikasi berbagai jenis risiko.
Risiko tersebut mencakup bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan, krisis kesehatan masyarakat, gangguan teknologi, hingga potensi ancaman terhadap keamanan wilayah.
“Rencana kontingensi memungkinkan kita merancang skenario mitigasi yang terukur, menetapkan rantai komando yang jelas, dan membangun sistem komunikasi darurat yang efektif. Tujuannya adalah agar seluruh pihak dapat bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi saat situasi darurat terjadi,” ujarnya.
Ia menegaskan, dokumen ini tidak hanya fokus pada penanganan saat krisis berlangsung, tetapi juga mencakup fase pemulihan pasca-bencana.
Dengan demikian, kegiatan masyarakat dan pelayanan pemerintahan dapat segera kembali normal secara bertahap dan efisien.
Baca Juga: Tak Ingin Ada Kejadian Keracunan Makanan, Bupati Berau Minta TNI-Polri Awasi Kualitas MBG
Widjil juga menekankan pentingnya melakukan uji coba dan simulasi bencana sebagai bagian integral dari implementasi rencana kontingensi. Melalui simulasi, seluruh pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi kelemahan strategi secara dini dan melakukan perbaikan yang diperlukan sebelum menghadapi kejadian sesungguhnya.
“Rencana kontingensi harus bersifat dinamis. Ancaman bencana selalu berkembang, maka strategi kita juga harus relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tambahnya.
FGD II ini melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari TNI, Polri, instansi pemerintahan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga relawan kebencanaan.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menghasilkan dokumen rencana kontingensi yang aplikatif, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
