PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal ini ditegaskan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, dalam Rapat Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025, Kamis (4/9/2025).
Sri Juniarsih menyebut, sebagai pelayan masyarakat, birokrasi dituntut untuk mengedepankan keadilan, keberpihakan kepada masyarakat, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, kepercayaan publik bisa terbangun jika integritas aparaturnya terjaga.
“Pemkab Berau mendukung penuh pelaksanaan SPI yang digelar oleh KPK setiap tahunnya. Survei ini penting untuk memetakan potensi korupsi, merumuskan rekomendasi perbaikan, serta menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Wabup Gamalis Tegaskan Pemkab Berau Komitmen Kembangkan Ekonomi Hijau
Dalam laporan hasil SPI, nilai Kabupaten Berau pada tahun 2024 tercatat sebesar 72,52. Angka ini naik dibandingkan capaian 2023 yang berada di angka 69,68. Kendati mengalami peningkatan, skor tersebut masih berada pada kategori rentan.
Ia menilai, hasil ini harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih serius. Integritas jajaran Pemkab Berau wajib terus ditingkatkan agar setiap program pembangunan dapat berjalan akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Tak Ingin Ada Kejadian Keracunan Makanan, Bupati Berau Minta TNI-Polri Awasi Kualitas MBG
Sehingga, Ia mendorong agar seluruh perangkat daerah, termasuk pihak eksternal pengguna layanan dan para ahli, dapat mendukung pelaksanaan SPI tahun 2025.
"Jangan takut memberikan informasi, dan jawablah setiap pertanyaan yang disampaikan oleh KPK secara jujur. Jika kondisi memang baik, berikan penilaian yang sesuai agar hasil survei juga bisa maksimal,” tegasnya.
Lanjutnya, survei yang dilakukan KPK melalui Frontier Group bukan sekadar formalitas. Hasilnya akan menjadi rujukan untuk memperbaiki kualitas layanan dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.
Ia pun mengingatkan seluruh aparatur bahwa posisi mereka adalah pelayan publik. Karena itu, kinerja dan prestasi harus selalu diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Berau.
Baca Juga: Pemkab Berau Fasilitasi Mediasi dengan Driver Ojol, Pastikan Aspirasi Diteruskan ke Pusat
